jump to navigation

Siaran Pers: PAKET KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR 2006 February 17, 2006

Posted by ekon in investasi, makroekonomi.
trackback

Written by Biro Persidangan dan Hubungan Masyarakat

Friday, 17 February 2006

ImageRapat Koordinasi Terbatas Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI), hari Jumat tanggal 17 Februari 2006, yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua KKPPI dan dihadiri oleh Menteri Keuangan, Menteri Energi & Sumber Daya Mineral, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan,     Menteri Komunikasi dan Informasi serta pejabat pada departemen/instansi terkait, telah menetapkan rencana penyelesaian sejumlah kebijakan dalam rangka mempercepat penyediaan infrastruktur melalui Paket Kebijakan Infrastruktur 2006.
Paket Kebijakan Infrastruktur ini merupakan konsolidasi dari langkah-langkah strategis yang terkoordinasi dalam mewujudkan reformasi kerangka kebijakan, regulasi, dan kelembagaan dalam penyelenggaraan infrastruktur yang meliputi:

1.  reformasi kebijakan strategis yang lintas sektor
2.  reformasi kebijakan sektor dan korporasi guna mendorong terlaksananya persaingan yang sehat dalam penyediaan infrastruktur;
3.   regulasi untuk menghilangkan penyalahgunaan hak monopoli alamiah serta melindungi masyarakat dan penanam modal dalam penyediaan infrastuktur;
4.   pemisahan peran secara tegas antara Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah yang berfungsi sebagai penyusun kebijakan dan BUMN/BUMD sebagai pelaku usaha (operator);

Paket ini memuat sejumlah kebijakan infrastruktur yang telah dilaksanakan hingga 2005 (sebanyak 50 kebijakan), serta rencana dan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyelesaian kebijakan penyediaan infrastruktur baik melalui pelaksanaan kewajiban pemerintah maupun melalui peningkatan peran serta pihak swasta yang akan dilaksanakan pada tahun 2006 (sebanyak 153 kebijakan) dan sebanyak 3 kebijakan lainnya yang diperkirakan baru dapat diselesaikan pada kuartal pertama tahun 2007.

Secara khusus, dalam Paket Kebijakan Infrastruktur yang akan diselesaikan pemerintah pada tahun 2006, terdapat empat pokok  kebijakan yang meliputi sebagai berikut.
1.  Kerangka Kebijakan Strategis Lintas Sektor ( 33 kebijakan);
2.  Kebijakan Sektoral (83 kebijakan) meliputi sektor Transportasi (22 kebijakan); sektor Jalan (9 kebijakan); Ketenagalistrikan (3 kebijakan); Minyak dan Gas Bumi (3 kebijakan); Pos dan Telekomunikasi (14 kebijakan); Air Minum, Sanitasi, dan Sumber Daya Air (15 kebijakan); dan Perumahan (17 kebijakan);
3.  Peran Pemerintah Daerah (5 kebijakan);
4.  Transaksi proyek pembangunan infrastruktur (32 kebijakan).

Bagian pertama dari paket kebijakan yang akan diselesaikan pada tahun 2006 menjelaskan rencana tindak penyelesaian kebijakan yang bersifat lintas sektor. Bagian kedua menjelaskan rencana tindak penyelesaian kebijakan untuk setiap sektor infrastruktur. Bagian ketiga menjelaskan upaya peningkatan peran Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur. Serta bagian keempat memuat langkah-langkah strategis pemerintah untuk mewujudkan transaksi proyek infrastruktur.

Guna menjamin penyelesaian dari Paket Kebijakan ini, maka selanjutnya Paket Kebijakan Infrastruktur akan dipantau secara berkala dan dilaporkan dalam setiap sidang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI).

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: