jump to navigation

Indonesia bisa saingi Australia ekspor lobster March 25, 2006

Posted by ekon in perdagangan.
105 comments

Sumber: Bisnis Indonesia 
Rabu, 22/03/2006 15:03 WIB
oleh : Adam A. Chevny

SURABAYA: PT Multi Inovasi Mandiri–perusahaan budidaya lobster air tawar di Mojokerto, Jatim–selama dua tahun terakhir rata-rata merealisasikan pemasaran induk lobster 1.500 ekor per bulan seharga Rp250.000/pasang (dua ekor), melalui pola inti plasma dengan para petani yang tergabung Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) se-Jatim.

Sementara itu, Indonesia dinilai berpeluang menyaingi Australia sebagai pengekspor lobster air tawar melalui perluasan budidaya komoditas tersebut skala kolam di pekarangan maupun sistem minapadi. Negeri Kangguru itu disebutkan mengekspor lobster air tawar rata-rata 140.000 ton/tahun ke Singapura dan Jepang.

Dirut PT MIM, Harianto, mengatakan kebutuhan lobster air tawar di pasar Asia cukup besar, sementara areal dan iklim di Pulau Jawa diketahui cocok dimanfaatkan bagi pengembangan komoditas tersebut menggunakan induk asal Australia.

“Kami selama ini mengimpor induk lobster air tawar dari Australia dan menjual kepada plasma seharga Rp250.000/pasang, dan kami menjamin penyerapan hasil anakan atas pembudidayaan lobster itu seharga Rp1.500/ekor umur sebulan,” ujarnya kepada Bisnis, akhir pekan lalu.

Menurut dia, pola inti plasma itu telah mencapai ratusan petani yang tergabung KTNA maupun pembudidaya skala kecil lainnya bahkan MIM telah memperluas kerjasama dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kab. Pamekasan, Madura. Perluasan kerjasama inti plasma itu diharapkan dapat meningkatkan penjualan induk, setelah MIM selama ini rata-rata memasarkan 1.500 ekor/bulan.

Pemerintah China siap untuk Membangun Pelabuhan Perikanan di Indonesia bertaraf internasional, senilai Rp 500 Miliar March 24, 2006

Posted by ekon in investasi.
2 comments

sumber berita: di sini

Salah satu bagian dari kerjasama investasi antar kedua negara, Pemerintah China sudah Menyatakan kesiapannya untuk Membangun 12 titik Pelabuhan Perikanan di Indonesia yang bertaraf internasional, senilai Rp 500 Miliar

Dari 12 titik pelabuhan yang ditawarkan kepada pemerintah China tersebut , dikemukakan oleh Dirjen Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan, Husni Manggabarani, di Jakarta, Selasa (21/3), di antaranya Biak, Merauke, Tual, Bitung, Mimika, Nunukan, Sabang, Lampulo, Miangas dan Makassar.

“Saat ini mereka sedang melakukan pengkajian terhadap 12 titik yang ditawarkan tersebut dan China siap membangun satu pelabuhan perikanan,” katanya.

Menurut Husni, sebelum bulan Juli tahun 2007 nanti diharapkan pembangunan pelabuhan perikanan bertaraf internasional tersebut dapat segera direalisasikan.

Husni juga menyatakan bahwa selama ini China telah melakukan investasi dalam pengembangan pabrik pengolahan produk perikanan di Indonesia.

Pada tahun 2007 yang akan adatang, bentuk kerjasama penangkapan ikan antara Indonesia dengan China akan berakhir dan pemerintah Indonesia tidak akan lagi memperpanjang pola kerjasama tersebut.

Hal itu dikarenakan karena pemerintah Indonesia akan mengubah bentuk kerjasama dengan asing, dari pola pemberian izin penangkapan ikan di perairan Indonesia menjadi izin investasi melalui pengembangan industri.

Selain dengan pemerintah China, kerjasama penangkapan ikan dengan Filipina juga telah dihentikan pada akhir tahun 2005, sedangkan pada tahun 2006 akan terjadi penghentian izin penangkapan ikan dengan pihak Thailand, yang nantinya akan dialihkan menjadi kerjasama investasi. (media indonesia.com)

Kadin:paket kebijakan investasi seharusnya sudah dikerjakan setahun yang lalu. March 24, 2006

Posted by ekon in investasi.
1 comment so far

sumber: klik di sini

Namun keterlambatan itu masih bisa dikejar dengan implementasi yang serius terutama penyelesaian empat undang-undang yang penting.

Ketua Umum Kadin Indonesia MS Hidayat, mengatakan, bahwa ada empat undang-undang yang harus diselesaikan oleh pemerintah dalam satu tahun ini, adalah RUU penanaman modal, RUU perpajakan, RUU Kepabeanan, dan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan.

“Memang berat. Tapi saya menyatakan kita akan terlambat, kalau 2006 ini hal-hal yang fundamental mulai dari undang-umdang dan semua peraturannya tidak segera dilakukan,” kata Hidayat.

Hidayat mengharapkan keempat undang-undang tersebut harus selesai setidaknya pada Agustus 2006 agar bisa menjadi fundamental Indonesia dalam menarik investasi.

Dikatakan selanjutnya oleh Hidayat, Indonesia kini sudah tertinggal jauh dibandingkan negara lain, terutama China dan India yang dulu satu level dalam daya saing dan daya tarik investasi, tapi China kini sudah tidak terkejar, demikian pula India yang kini menjadi pemimpin dalam berbagai bidang yang tidak mungkin dikejar Indonesia dalam waktu dekat.

“Lebih mengejutkan lagi, dalam survey yang dilakukan World Economic Forum (WEF) yang keluar Desember (2005) kemarin, Vietnam sudah melampaui Indonesia dalam daya saing. Jadi daya tarik investasi di Asia Tenggara, tidak ke Indonesia, tapi ke Vietnam dan Kalau ke Asia tujuannya ke China dan India. Itu fakta yang harus kita terima,” ujar Hidayat.

Oleh karena itu, ia menilai pemerintah harus bergerak cepat menyelesaikan fundamental paket kebijakan investasi bekerjasama dengan parlemen. Terlambat saja satu tahun, menurut Hidayat, situasinya sudah berubah karena mendekati pemilu dan parlemen dinilai akan sulit berbicara soal perubahan undang-undang.

“Kadin berpendapat meskipun (paket kebijakan investasi) terlambat, kalau tahun 2006 tidak melakukan implementasi apa yang sudah dijanjikan pemerintah, maka semua upaya untuk memberikan pertumbuhan ekonomi di atas enam persen, bisa menanggulangi pengangguran, menarik investasi, semua akan sia-sia,” katanya.

“ Mungkin, tertundanya implementasi paket kebijakan investasi yang sebenarnya sudah diusulkan Kadin Indonesia tahun lalu bisa dimaafkan, karena pemerintah sibuk mengurusi bencana alam besar seperti tsunami. “Tapi tahun tidak ada alasan lagi, tahun 2006 adalah tahun implementasi,” kata Hidayat.

Dalam hal ini Hidayat menaruh harapan besar pada Menko Perekonomian Boediono agar berbagai kebijakan investasi itu dapat segera direalisasikan, apalagi Boediono juga dinilainya cukup mampu untuk melakukan koordinasi dengan menteri ekonomi lainnya.

Hidayat juga mengingatkan kepada para menteri agar yang satu dengan menteri yang lain tidak berbeda dalam kebijakan, karena dampaknya akan berakibat menghambat investasi terutama kepastian dunia usaha. “Itu bukan jamannya lagi sekarang,” katanya.

Infrastruktur

Hidayat mendesak agar pemerintah merealisasikan janji membuat peraturan-peraturan yang kondusif bagi pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur yang sudah ditender pada Pertemuan Infrastruktur pertama Pebruari 2005 lalu.

Menurutnya, saat ini ada sejumlah proyek infrastruktur yang sudah ditender dan sudah diputuskan pemenangnya tidak dapat direalisasi, karena masih terbentur pada masalah dalam perolehan tanah, seperti yang terjadi pada delapan ruas proyek jalan tol.

“Pemerintah harus membuat peraturan perundangan yang dijanjikannya pada Infrastucture Summit pertama, sebab kalau tidak, dalam forum Infastructure Summit ke-2, pasti ada perasaan tidak percaya dan skeptik dari investor luar negeri karena apa yang dijanjikan belum teralisir. Ini sesuatu yang menyangkut kredibilitas dan kepercayaan terhadap pemerintah,” ujar Hidayat. (Kapanlagi.com */lpk)

Investasi Rp 29 Miliar, Indosat Bangun MSC di Jambi March 24, 2006

Posted by ekon in investasi.
1 comment so far

Investasi Rp 29 Miliar, Indosat Bangun MSC di Jambi

Dewi Widya Ningrum – detikInet

Jakarta, PT Indosat Tbk. membangun Mobile Switching Center (MSC) di propinsi Jambi, dengan dana Rp 29 miliar. MSC Jambi menambah jumlah MSC Indosat di Sumatera, yang saat ini berjumlah enam unit.

Selama ini, sarana MSC di Sumatera berjumlah 6, menyebar di kota Medan, Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, Padang dan Batam.

Dalam keterangan tertulisnya, Indosat menjelaskan, investasi pembangunan MSC Jambi sebesar Rp 29 miliar, dengan rincian pengadaan tanah dan pembangunan gedung Rp 12 Miliar, dan pembelian perangkat MSC dan instalasinya sebesar Rp 17 Miliar, yang semuanya berasal dari dana intern Indosat.

MSC merupakan salah satu elemen jaringan utama telepon selular. Perangkat ini berfungsi menyalurkan trafik, sekaligus berhubungan dengan perangkat lainnya. Oleh karena itu kehadiran sarana ini akan memperpendek alur informasi atau trafik antar perangkat.

Sebelumnya trafik pelanggan dari daerah Jambi disalurkan melalui sarana transmisi radio microwave ke MSC Palembang. Namun setelah beroperasinya MSC Jambi, seluruh trafik pelanggan langsung disalurkan ke MSC pelanggan yang dituju.

Untuk menyelenggarakan komunikasi bergerak, dioperasikan berbagai perangkat yang membentuk jaringan utama termasuk MSC. Tanpa dukungan perangkat lain yang merupakan satu rangkaian, tidak mungkin terjadi komunikasi.

Oleh sebab itu, Senior Vice President Marketing Indosat Guntur S. Siboro mengatakan, pembangunan elemen jaringan lainnya seperti Base Stasion Controller (BSC) dan Base Transceiver Station (BTS) terus dilakukan.

Per 31 Desember 2005, total pelanggan Indosat di Sumatera berjumlah 1.750.000 pelanggan. (nks)(nks)

Garuda buka kembali rute ke Seoul March 24, 2006

Posted by ekon in industri, pariwisata.
1 comment so far

silahkan buka di sini

Perdagangan Indonesia Berpeluang Raup US$ 1 Milliar March 24, 2006

Posted by ekon in perdagangan.
add a comment

baca lebih lanjut di sini

Min Boediono’s Speech on the Economy and Investment March 24, 2006

Posted by ekon in investasi, makroekonomi.
add a comment

Written by Mahendra Siregar/ Hari S.noegroho
Wednesday, 22 March 2006
Keynote Address: Indonesia Investment Conference, Accessing the Capital Markets
Bali, 20 March 2006

Introduction

First let me add my warm welcome to that of the Vice President. We very much appreciate the opportunity that BKPM, Euromoney Conference and sponsors have provided for us to make our case for why you should be interested in Indonesia. There is of course a buzz in international markets about high growth in China and India and we too are feeling the impact, especially on exports. However, I would like to make the case today that the international community should and will be taking Indonesia more seriously in the near future.

It could be argued that you are already taking us seriously, after all the Stock Market hit its all time high last week and the rupiah is one of the best performing currencies in the world this year. However, we also appreciate that we have more work to do and I don’t want to overstate the case, or underestimate the difficulties in delivering a reform agenda, but I can assure you that this government is committed to economic stability and core reforms that should dramatically change the perception of Indonesia in the next few years. (more…)

Kadin Indonesia Menghimbau Semua Perusahaan Pertambangan Segera Melaksanakan COMDEV March 23, 2006

Posted by ekon in industri, Uncategorized.
5 comments

BERITA

Demi Terciptanya Ketenteraman Bersama, Maka Kadin Indonesia Menghimbau Kepada Semua Perusahaan Pertambangan Untuk Segera Melaksanakan COMDEV

Kepada kalangan pengusaha, khususnya perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan dihimbau agar melaksanakan tanggung jawab sosial berupa community development (COMDEV) dengan benar untuk membantu membangun masyarakat disekitar lokasi penambangan.

“Kami akan menghiimbau kepada para investor jsupaya mau melaksanakan tanggung jawab sosialnya untuk membangun kondisi masyarakat, dimana proyek itu digarap. Dan hal itu semestinya sudah merupakan suatu kewajibannya,” kata Ketua Umum Kadin Indonesia MS Hidayat di Jakarta, Rabu tanggal 22 – 3 -2006. (more…)

Foreign markets interested in ordering Cianjur’s coconut oil March 5, 2006

Posted by ekon in perdagangan.
add a comment

ANTARA News – 2006-03-03 11:07:07

Cianjur, W. Java – March 02 2006 – (ANTARA News) – Virgin Coconut Oil produced by farmers in Agrabinta subdistrict, Cianjur, West Java, has penetrated markets in some other countries because of its quality and benefits to health, sources said.

“Farmers in this area have processed their coconut oil traditionally into a product which can reach the markets in some other countries,” Herianto, a supervisor at the state-owned plantation company PTPN VIII in Agrabinta said here on Thursday.

He also said that some countries like the US, Japan and South Korea became interested and had ordered the Indonesian product.

According to him, the company had also trained the farmers in mastering the skills.

He further said that the Agrabinta PTPN VII had also promoted the product in some exhibitions in some parts of Indonesia as well as in some other countries, and covered by local and foreign media.

Research institutions from the Bandung Institute of Technology (ITB), the Bogor Agricultural of Institute (IPB) and Sucofindo have issued certificates.

The product contains certain acids in balanced quanity which can cure gastric problems, cancer, liver and bronchitis.

Pudjowasito, a member of the local legislative assembly coming from the subdistrict, hoped the government would pay special attention to the local cocunut growers.

“As centre of cocunut producers in Cianjur, support is expected from the government in the form of infrastructure and market access for the people`s economic activities,” he added.

According to him, the local admdinistration has yet to give its attention because the roads are in a bad condition. (*)

Govt unveils measures to revive investment March 5, 2006

Posted by ekon in investasi.
add a comment

The Jakarta Post, Jakarta – 2006-03-03 12:45:37

March 3, 2006

The government, determined to create a friendly investment climate to compete with neighboring countries, released Thursday a policy package, which includes a ruling to reduce business licensing from 150 days to 30 days.

An official at the Office of the Coordinating Minister for the Economy, Janes Hutagalung, said cutting the licensing time could be done by delegating the authority over the licenses to the provincial offices of the Law and Human Rights Ministry.

“A one-stop service for investors would also be part of the new ruling,” he said, while adding that the licensing time was a part of the new investment policy.

In addition to cutting the licensing time, the government also is considering a draft amendment to the Investment Law, to formally regulate equitable treatment for foreign investors. (more…)